kitab hukum acara pidana. Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 1441 H / 2020 M. kitab hukum acara pidana

Hukum acara pidana adalah Hukum yang mengatur mengenai tata cara bagaimana menyelenggarakan atau mempertahankan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim, dan bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan (R. bahwa negara. Hum. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk. (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Demikian isi dari Pasal 26 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana oleh: Departemen Kehakiman Terbitan: (1982) ; Pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana oleh: Departemen kehakiman Republik Indonesia Terbitan: (1982) ; Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh: Departemen. mempunyai wewenang : a. Beberapa ahli yuris memberikan definisi dari hukum acara pidana antara lain: Simon adalah Hukum yang mengatur cara-cara Negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya KOMPAS. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah majumenciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaharuan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya; c. JPU. Umumnya, hukum acara di seluruh dunia memiliki unsur-unsur yang serupa, meski memiliki aturan yang berbeda-beda. pasal : 18; ayat : 3; varian : Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak. Demikian isi dari Pasal 14 KUHAP diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua. Pasal 1 angka 27: Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang Ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pdf di sini KUHP download pdf di sini DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan UU tentang tindak pidana khusus lainnya pun ada. 2. Berlaku: 31 Desember 1981. Jika berbicara mengenai penerapan pasal pada tindak pidana, maka hal ini berkaitan erat dengan tahap penuntutan. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hukum acara pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. PP No. diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di antaranya (1) perlindungan terhadap korban dari sikap dan perilaku aparatur penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban, (2) hak korban untuk mendapatkan pendampingan, (3) tata cara menangani perkara kekerasan seksual dan. Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa asas-asas hukum pidana. Referensi: P. KUHAP sebagai Hukum Acara Pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Pengertian Tersangka dan Terdakwa diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (“ KUHAP ”), yang berbunyi sebagai berikut:. bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyempurnakan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan suatu dugaan tindak pidana. [2] — Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (1993), hlm. Untuk yang belum tahu perbedaannya,. Pada masa Hindia Belanda. Hal ini sesuai dengan KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 32 Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. HIR belum memberikan jaminan hukum bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka maka setelah melalui perdebatan panjang akhirnya lahirlah undang-undang hukum acara pidana yang baru pada tanggal 31 Desember 1981 yang dikenal dengan Undang-undang No. Menurut Eddy O. Eddy O. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 1 rata-rata ulasan. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia. (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor. (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang. Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan batasan untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap seseorang harus berdasarkan keyakinan hakim dan minimal dua alat bukti. Hukum pidana khusus sesukakita 31. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Perspektif Hak Asasi Manusia? 2. Peran mengeluarkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PerUndang-Undangan Hukum Pidana lainnya. Sejauh ini sudah kita tangkep sedikit sedikit. Diktat ini disusun untuk mempermudah mahasiswa yang mengambil mata kuliah “Hukum Acara Pidana” dalam memahami dasar-dasar hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. H. 2. Pada dasarnya, ketentuan beracara peradilan pidana anak mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Pasal 110. , M. pos dan teIekomunikasi, jawatan atau pcrusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda. Didalam HIR, proses pembuktian secara umum lebih ditekankan pada pengakuan tersangka semata, sehingga pencarian. Undang-Undang Nomor Tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981. Pengaturan mengenai hukum pidana formil ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baca juga: Mengenal Jurusan Hukum. Apabila hukum acara pidana tidak ada, hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi. Selain itu, di UU No. Justice Collaborator: Saksi pelaku yang bekerja sama. 14. 1 tanggal 6 Mei 1946 memerintahkan untuk menetapkan dan memperlakukan suatu peraturan tata usaha kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara kriminil yang dilakukan oleh golongan bumi putera dan yang. kembali kepada Mahkamah Agung; (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: apabila terdapat keadaan baru yang. Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25. Pasal 1 angka 26: Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri. (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan. Hari-hari ini media membahas dilanjutkan atau tidaknya pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana dan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sesuai tuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan para pegiat anti korupsi. Tugas/Fungsi Hukum Acara Pidana Prof. ID. Pasal 143 (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Pasal 187 Undang-Undang No. I. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana. Salim Hs, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN. a. Hukum acara pidana di Indonesia secara umum telah dikodifikasikan kedalam satu dokumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-11. ② Sesuaikan pemilihan buku dengan pemahaman Anda. Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Moeljatno, 1999, Jakarta: Bumi Aksara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) me-mang patut dibanggakan karya agung bangsa Indonesia (R. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau. Atas pertimbangan yang sedemikian itulah, undang-undang hukum acara pidana ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat K. id On Rabu, 28 Apr 2021 - 11:33 am . Di sisi lain terdapat juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan serangkaian peraturan-peraturan hukum yang berisi tata cara dalam menyelenggarakan hukum pidana formil. JDIH 2. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang; b. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Menurut Indrianto Seno Adji, sejak awal implementasi berlakunya Undang-Undang No. A. B. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. ID. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan. Sebenarnya di dalam KUHAP tidak begitu. 3. Selain itu, alat bukti tersebut juga menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu. Penyuluh Antikorupsi Utama. Keduanya saling melengkapi sehingga jika salah satu tidak ada, lainnya tidak akan berarti. Hukum pidana formil bisa juga disebut Hukum Acara Pidana yang dimuat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menteri Kehakiman. Adapun bunyi Pasal 183 KUHAP adalah “ Hakim tidak boleh. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum berdasarkan Pasal 224 KUHP, orang tersebut harus:. Oleh karena hukum acara itu bukan sebagai kebajikan, maka pelaksanaan dan kontrol terhadap hukum acara. 76 Tahun 1981, TLN No. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang Undang No. KUHP adalah akronim dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan KUHAP adalah singkatan dari Kitab Undang-Undang. 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan. [2] Terpidana adalah seorang. Berita Terbaru “Law Firm Dr. perkara sudah mulai diperiksa” tidak. Pada dasarnya, hukum acara di Indonesia terbagi atas: hukum acara pidana, yang diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; hukum acara perdata, yang secara umum diatur oleh Herzien Inlandsch Reglement di Jawa dan Madura atau Rechtreglement voor de Buitengewesten di luar wilayah tersebut; hukum acara Peradilan Agama, yang. Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat (1) menyebutkan tentang alat bukti yang sah. Dalam Hukum pidana, pencurian barang milik orang lain diatur dalam pasal 362 KUHP. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015. dokter dan atau ahli lainnya. Oleh karena itu, gagasan untuk mereformasi KUHAP terus bergema, antara lain agar prinsip-prinsip yang umumnya bersifat universal dapat diakomodasi. Penyelidik dan Penyidik Tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan penafsiran otentik yang tercantum dalam KUHAP, yakni. 11 [14] Penulis membaginya ke dalam 3 peran besar, 1. -Undang No. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. keterangan ahli; c. R (Staatsblad Tahun 1941 No. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak. c. (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak. Pengadilan Anak. Tindak pidana khusus adalah merujuk pada jenis perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan sebuah kitab undang-undang yang terkodifikasi. Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) [7] Pasal 161 ayat (2) KUHAP [8] Prasetyo Margono, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Serta Hak Hak Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. Kitab Undang- undang Hukum Pidana adalah Jaksa/Oditur Militer Agung, dan hak-hak yang dirumuskan pada Pasal-pasal 14. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 7 ayat (2), di samping polisi sebagai penyelidik dan penyidik, ada penyelidik dan penyidik lain yang disebut dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Fungsi Dan Tujuan Hukum Acara Pidana Setiap peraturan perundang-undang yang di buat manusia selamanya mempunyai Fungsi dan tujuan tertentu, fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana adalah. S. Salam Yuridis. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 3209 _____. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA: Detail Riwayat Peraturan: Peraturan terkait Cari. (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam. Ketiga jenis putusan ini berpengaruh terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan, sebagaimana dimaksud. Penyidikan; Penyidik wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan. Pengertian Hukum Acara Pidana 1. See Full PDFDownload PDF. Hiariej, S. Ilmu Bantu Bagi Hukum Acara Pidana 20 I. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri. 45Ramelan, Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006), hal. Abdoel Djamali: “Hukum Acara Pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material”. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915. (2) a. Pasal 95. (1) Alat bukti yang sah ialah: a. (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang. go. • Undang-undang Hukum Acara Pidana disusun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Hukum Acara Pidana adalah sekumpulan peraturan dan undang-undang yang mengatur tata cara dan prosedur dalam penyelesaian perkara pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002. KP5. Catatan Kuliah Fakultas Hukum Terbaik di Indonesia meliputi : tahap hukum acara pidana, tahap hukum acara perdata, ilmu hukum, hukum internasional, jurusan hukum, sarjana hukum, hukum bisnis, fakultas hukum, hukum administrasi negara lain, Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur tata-cara bagaimana alat-alat negara (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus bertindak jika terjadi pelanggaran”. pw. perubahan dan penambahan adalah bagian hukum acara pidana. [1] Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Buku ini membahas tentang undang-undanghukum. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan alat pelaksanaan yang dijadikan pedoman aturan dari hukum pidana materiil. dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir. Dalam hukum acara pidana khusus, seperti Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Berkaitan dengan Pembinaan dan. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan model kuliah dan tutorial. diajukan kepada penuntut umum. Dalam buku Hukum Acara Pidana (2018) oleh H Suyanto, pengertian hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil dalam persidangan. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana 17 G. net,2014. dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang-undang hukum dagang, di Hindia belanda rancangan undang-undang tentang tata peradilan itu diolah lagi oleh J. tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara. 1995. Gatot Subroto Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI, e-mail: [email protected] Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 1981 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 31 Desember 1981 Tanggal Pengundangan 31 Desember 1981. 9melakukan penuntutan; menutup perkara demi kepentingan hukum; mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; melaksanakan penetapan hakim. CRP. Sebelum membahas hak dari tersangka dan terdakwa, kita perlu memahami terlebih dahulu apa pengertian dari tersangka dan terdakwa. iur. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan alat pelaksanaan yang dijadikan pedoman. Hukum acara (dikenal juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan) adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer. com, 2013. Soesilo). Print this article Font size -16 + Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak. (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 90, TLN No.